Gudangberita.co.id, Magelang – Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, terus menuai kontroversi. Di awal, kegiatan ini disorot karena digelar di tengah upaya efisiensi anggaran.
Kini, polemik semakin memanas setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri acara tersebut.
Instruksi Megawati tersebut muncul pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025, terkait kasus suap Harun Masiku. PDIP menilai langkah ini sebagai bentuk kriminalisasi politik yang mencolok.
Strategi Politik atau Pembekalan Kepemimpinan?
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai retret kepala daerah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar ajang silaturahmi dan koordinasi teknis.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan strategi politik terselubung untuk membentuk hierarki kekuasaan baru, di mana kepala daerah yang seharusnya otonom justru dijadikan subordinat pemerintah pusat.
“Retret ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi desentralisasi yang menjadi roh Reformasi 1998,” ujar Virdika, Minggu (23/2/2025).
