Menurut koalisi, hal tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara.
“Mereka tidak lagi memedulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” tutur koalisi.
Sementara Prabowo, lanjut Koalisi, juga tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden RI mendatang.
Koalisi mempermasalahkan tanggung jawab Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.
Koalisi mengatakan fakta sejarah telah membuktikan Prabowo dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo disebut menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Di sisi lain, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo disebut juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek lumbung pangan ataufood estate, terutama di Kalimantan Tengah.
Menurut Koalisi, proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria.
“Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024,” ungkap koalisi.
