Dalam kajian yang dipaparkan, Bagus mengatakan analisis terhadap pembangunan energi terbarukan dilakukan melalui tiga kerangka, yakni kebijakan, kelembagaan, dan prosedural.
Analisis tersebut menggunakan triangulasi data melalui dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan.
Sejumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan terhadap waduk juga menjadi bagian dari bahan analisis. Menurut Bagus, karakteristik setiap waduk berbeda sehingga risiko dan kebutuhan perencanaannya tidak dapat disamaratakan.
Ia menyebut salah satu waduk memiliki kontribusi besar terhadap sumber air baku Batam. Karena itu, perubahan kondisi waduk dapat berpengaruh terhadap ketahanan air masyarakat.
Dalam penilaian terhadap karakter kebijakan, terdapat sejumlah indikator yang digunakan, antara lain integrasi prinsip keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kajian alternatif kebijakan, koherensi antarkebijakan, perlindungan fungsi air baku, serta keadilan dalam transisi energi.
Menurut Bagus, hasil penilaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan.
“Dokumen memang secara makro sudah cukup kuat, khususnya berkaitan dengan energi baru terbarukan. Tetapi sifatnya karena ini sudah ditargetkan dan diarahkan dari pusat,” katanya.
