“Kami telah melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti mengurangi perjalanan dinas, menekan pengadaan alat tulis kantor, serta menghemat penggunaan listrik dan pendingin ruangan di kantor-kantor OPD,” kata Adi.
Dukungan terhadap Pemotongan TPP di Tanjungpinang
Menanggapi kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah memangkas TPP ASN hingga 25 persen, Adi menilai langkah tersebut sebagai strategi yang tepat dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
“Keuangan Pemkot Tanjungpinang saat ini sedang dalam tekanan besar, bahkan mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah. Pemangkasan TPP menjadi bagian dari upaya pengendalian anggaran agar tetap bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas lainnya,” ujarnya.
Dengan adanya rencana penyesuaian ini, Pemprov Kepri berharap dapat menemukan solusi terbaik agar kesejahteraan ASN tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan akan diputuskan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.









