harris
DPRD Batam

Terima Kunjungan Mahasiswa Hukum UNIBA, Ketua DPRD Batam Paparkan Tiga Fungsi Utama Legislatif

11
×

Terima Kunjungan Mahasiswa Hukum UNIBA, Ketua DPRD Batam Paparkan Tiga Fungsi Utama Legislatif

Share this article
Rombongan mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA) saat menggelar kuliah lapangan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Selasa (10/11/2026).
Rombongan mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA) saat menggelar kuliah lapangan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Selasa (10/11/2026).
banner 468x60

Bedah Tiga Fungsi Utama DPRD dan Prinsip Kolektif Kolegial

Di hadapan para calon pakar hukum tersebut, Kamaluddin memberikan “kuliah singkat” mengenai tiga fungsi fundamental yang melekat pada lembaga legislatif, yaitu:

Fungsi Legislasi: Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui pembahasan dan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Fungsi Anggaran (Budgeting): Pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pro-rakyat.

BACA JUGA:  Rapat Paripurna Batam Molor Sejam, Ketua DPRD Minta Maaf dan Janji Perbaiki Koordinasi

Fungsi Pengawasan (Controlling): Mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik agar senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Selain membedah fungsi utama, politisi senior ini juga menekankan bahwa DPRD bekerja dengan sistem kolektif kolegial. Sistem ini menjamin bahwa setiap keputusan yang lahir dari rahim dewan bukanlah keputusan sepihak.

“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Semua diputuskan melalui mekanisme rapat dan forum resmi, di mana Rapat Paripurna menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi. Tidak ada keputusan yang ditentukan oleh satu orang saja,” tegasnya.

BACA JUGA:  Rapat Paripurna Batam Molor Sejam, Ketua DPRD Minta Maaf dan Janji Perbaiki Koordinasi

Mengintip “Dapur” Demokrasi Batam

Pertemuan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini berjalan sangat interaktif. Mahasiswa tampak antusias menggali lebih dalam terkait mekanisme pengawasan dan penganggaran melalui sesi tanya jawab.