harris
Natuna

Miris! Siswa SMAN 1 Serasan Natuna Harus Terobos Laut Setinggi Dada Sepanjang 1 KM Demi Pulang Sekolah

5
×

Miris! Siswa SMAN 1 Serasan Natuna Harus Terobos Laut Setinggi Dada Sepanjang 1 KM Demi Pulang Sekolah

Share this article
Sejumlah siswa SMAN 1 Serasan Natuna berseragam sekolah mengangkat tas di atas kepala sambil berjalan menerobos air laut setinggi dada menuju daratan.
Sejumlah siswa SMAN 1 Serasan Natuna berseragam sekolah mengangkat tas di atas kepala sambil berjalan menerobos air laut setinggi dada menuju daratan.
banner 468x60

Kondisi ekstrem ini menjadi rutinitas langganan yang harus dihadapi para siswa, terutama saat memasuki musim angin utara di mana gelombang dan pasang surut air laut sangat tidak bersahabat.

Mengingat tingginya risiko keselamatan, pihak sekolah bahkan terpaksa mengambil kebijakan khusus. “Kalau angin kencang, hujan, dan laut sedang ribut, kami izinkan siswa dari Batu Berian untuk tidak masuk sekolah daripada membahayakan nyawa mereka,” tambah Mattobii.

BACA JUGA:  Pesawat NAM Air Rute Batam-Natuna Tak Kunjung Terbang Berjam-jam, Penumpang Terkatung-katung Minta Kepastian

Solusi Pembangunan Dermaga Terganjal Pemangkasan Anggaran

Persoalan ini nyatanya bukan hal baru dan sudah berulang kali disuarakan oleh masyarakat setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Berian, Haironi, mengaku sangat miris dan telah memperjuangkan pembangunan infrastruktur alternatif sejak tahun 2022.

Haironi menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan pembangunan tambatan perahu sepanjang 150 meter di kawasan Batu Gambir. Kawasan ini dinilai lebih terlindung dari gelombang musim utara sehingga pompong tetap bisa bersandar melalui alur dalam.

BACA JUGA:  Malam Minggu Bikin Kaget, Puluhan Polisi Mendadak Sisir Penginapan di Natuna Bawa Alat Tes Urine

Namun sayang, harapan anak-anak Desa Batu Berian untuk memiliki akses pulang yang aman harus kandas oleh alasan birokrasi.

“Sebenarnya tahun 2025 sudah disiapkan perencanaannya untuk dibangun pada 2026. Dokumen sudah ada semua, bahkan sudah sampai tahap kontrak. Cuma terkendala anggaran. Ada pemangkasan anggaran pemerintah, sehingga usulan itu ikut dipangkas dan pembangunannya gagal,” beber Haironi dengan nada kecewa.

BACA JUGA:  Natuna dan Dilema Laut Indonesia: Mengapa RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Keadilan Fiskal?