Lebih jauh, ia mengungkap lambannya pencairan DBH dari pemerintah pusat. Hingga Oktober 2025, pencairan baru mencapai 50 persen dari jumlah yang diajukan, sementara Pemkab Natuna masih memiliki sejumlah utang kepada pihak ketiga, termasuk insan pers.
Menanggapi hal ini, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani menegaskan bahwa pers harus tetap kritis, namun dalam koridor profesional dan membangun.
“Silakan kritik pemerintah secara konstruktif. Tapi kita juga harus bersama mendorong kemajuan Natuna,” kata Saibansah.
Ketua Dewan Penasehat PWI, Marganas Nainggolan, menyoroti ketimpangan pendapatan Natuna. Dari sektor perikanan, Natuna menyumbang pajak hingga Rp13 triliun ke pusat, namun hanya sekitar Rp5 miliar kembali ke daerah melalui DBH.
“Natuna ini strategis, tapi belum dapat perhatian layak. Pers harus ikut mengawal agar keuangan yang layak dikembalikan ke daerah,” tegasnya.
Wakil Ketua Pembinaan Daerah PWI Kepri, Arham, menambahkan bahwa berakhirnya dualisme di tubuh PWI harus menjadi momentum peningkatan martabat dan profesionalisme insan pers.
“Kini PWI sudah satu. Saatnya kita ikut membangun Natuna dengan pemberitaan yang bermarwah dan berintegritas,” kata Arham.
