Gudangberita.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat 2026. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal melalui entry meeting dan uji petik langsung calon siswa dari keluarga rentan, sebagai langkah memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
Tim BPKP turun langsung melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat. Pemeriksaan lapangan ini difokuskan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, bukan sekadar berbasis data administratif.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pengawasan sejak awal menjadi kunci agar Program Sekolah Rakyat 2026 tidak melenceng dari tujuan utamanya, yakni percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Program ini harus tepat sasaran. Karena itu kita verifikasi bersama BPKP agar penerima benar-benar anak dari keluarga rentan,” tegas Cen di Kantor Bupati Natuna, Rabu (10/2).
Dalam pertemuan tersebut, Cen juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan dukungan penuh, baik dalam pendampingan administrasi maupun teknis. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis daerah untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata.
