Oleh karena itu, rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut.
Seleksi PPPK guru sejak 2021 menyisakan ragam persoalan di antaranya masih ada 62.645 guru prioritas satu (P1) yang belum dapat formasi. Kedua sebanyak 3.043 guru P1 yang penempatannya dibatalkan sepihak oleh Kemendikbudristek. Ketiga janji mendikbudristek dan menPAN-RB akan mengangkat 1 juta guru baru terealisasi 550 ribu PPPK. Keempat guru PPPK yang tak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan, bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru terjadi di Papua.
“P2G sangat menyayangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes, tetapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN PPPK gajinya tak dibayar berbulan-bulan,” kritik Satriwan.
Satriwan melanjutkan P2G juga kecewa kepada Pemprov DKI Jakarta yang hanya memberi durasi kontrak guru PPPK hanya 1 tahun. Provinsi lain justru mengeluarkan kontrak 5 tahun.
Profesi guru ujarnya, masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN, tetapi malah tidak digaji berbulan-bulan. “Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya,” cetus guru SMA ini.
P2G meminta komitmen Pemda membuat kontrak minimal 5 tahun bagi guru PPPK. P2G juga berharap presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan jumlah formasi guru PPPK secara maksimal sesuai kebutuhan riil di daerah
