PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai terobosan pemenuhan gizi anak bangsa kini sedang diuji. Temuan serangga dalam makanan siswa di Batam menjadi alarm keras bagi pelaksana di lapangan. Apa yang mestinya jadi santapan sehat, justru menyisakan rasa waswas.
Kepala KPPG wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya, telah meminta maaf. Ia mengakui ada kelalaian petugas, mulai dari dapur yang kurang higienis hingga koordinasi distribusi yang lemah.
Kasus jangkrik di SMAN 14 Batam, ulat di SD HKI Bengkong, hingga makanan basi di Karimun, membuktikan sistem pengawasan berjenjang yang digembar-gemborkan ternyata belum mampu menjamin kualitas.
Tak heran bila publik mempertanyakan: apakah pola pemberian makan di sekolah benar-benar efektif? Suara kritis pun muncul dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, bahkan mengusulkan agar pemerintah mengubah skema MBG menjadi pemberian uang tunai bagi orang tua murid. Dengan begitu, orang tua bisa menyiapkan sendiri makanan bergizi untuk anak-anaknya.
Pemerintah, lewat Mensesneg Prasetyo Hadi, menolak ide itu. Menurutnya, pemberian makan langsung di sekolah tetap yang terbaik. Namun, fakta lapangan menunjukkan: tanpa SOP ketat dan kontrol higienis menyeluruh, risiko makanan terkontaminasi justru sangat tinggi.
