Bukti nyata dari keterbatasan wewenang PBB terlihat pada nasib pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Meskipun mandat mereka diperpanjang hingga akhir 2026, personel PBB di lapangan justru menjadi sasaran serangan militer.
Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik PBB di zona konflik tidak lagi dipandang sebagai entitas yang harus dihormati oleh negara-negara yang bertikai.
Justifikasi “pertahanan diri” yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik, yang kemudian didukung oleh kekuatan veto di DK PBB, secara otomatis mematikan ruang gerak diplomasi internasional.
Sekretaris Jenderal PBB telah berulang kali menyampaikan peringatan mengenai risiko “kehancuran regional total.” Namun, tanpa dukungan dari negara-negara pemegang hak veto, seruan tersebut hanya menjadi catatan kaki dalam dinamika geopolitik.
Berikut adalah beberapa poin kritis yang menyebabkan PBB terlihat “tidak berguna” dalam krisis 2026:
Ketergantungan pada Konsensus: PBB tidak memiliki kedaulatan untuk mengintervensi tanpa persetujuan DK PBB yang saat ini sedang lumpuh.
Standar Ganda Sanksi: Resolusi tandingan sering kali justru memojokkan negara-negara yang diserang, menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum internasional.
