Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang keluar, baik dari APBN maupun APBD, akan melewati pemeriksaan berlapis. Pengawas diminta menjalankan fungsinya secara optimal untuk memastikan realisasi di lapangan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Dalam sidak tersebut, tim KPK tidak hanya melihat fisik bangunan, tetapi juga melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan. Fokus utama KPK adalah melihat sinkronisasi antara apa yang tertulis di atas kertas dengan fakta di lokasi proyek.
Beberapa proyek strategis yang masuk dalam radar pengawasan ketat KPK kali ini meliputi: Pembangunan jalan dan drainase di kawasan pemukiman Puak, proyek penanganan pemukiman kumuh terpadu, pembangunan ruang Puskesmas Kelarik dan jalan Tok Lot Kelarik.
Uding kembali mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area yang paling rawan tindak pidana korupsi selain jual beli jabatan dan perizinan.
“Kami hadir untuk saling mengingatkan agar seluruh pihak lebih berhati-hati. Gunakan aturan sebagai rujukan utama. Kami tidak ingin bangunan sudah jadi, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena kualitas yang buruk atau perencanaan yang meleset,” tambahnya.
Kegiatan evaluasi ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkab Natuna untuk pelaksanaan proyek di tahun berjalan, agar anggaran yang terbatas tetap mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
