“Jangan sampai tumpang tindih aturan membuat investor yang beritikad baik terhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Meski menghadapi ujian berat, PT Esun menegaskan tetap kooperatif dan terbuka terhadap evaluasi dari pemerintah.
“Kami siap mengikuti semua aturan, asalkan jelas dan terukur,” tegas Ardian.
FTZ Butuh Reformasi Regulasi
Kasus PT Esun bukan hanya soal izin impor, tetapi juga menggambarkan kebutuhan mendesak reformasi regulasi di kawasan Free Trade Zone Batam.
Ketidakpastian hukum dapat mengganggu iklim investasi dan mengancam ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri berbasis ekspor.
Tanpa kepastian dan koordinasi lintas lembaga, kawasan yang selama ini menjadi motor investasi Kepulauan Riau bisa kehilangan daya tariknya di mata investor nasional maupun asing.
