Sementara itu, Kepri yang hanya sepelemparan batu dari Singapura dan Malaysia, justru tak tampak di peta kompetisi investasi nasional.
“Ini pertanyaan besar: apakah status FTZ Kepri selama ini hanya jadi label tanpa daya ungkit nyata?” ujar Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Batam, Herry Sembiring, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, kelemahan Kepri bukan pada posisi geografis atau branding, tetapi pada tata kelola kawasan, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya inovasi kebijakan.
Rekam jejak investasi Kepri dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren naik-turun yang belum stabil. Tahun 2021, Kepri membukukan Rp25 triliun, namun turun drastis menjadi Rp18,2 triliun pada 2022. Sempat naik menjadi Rp20,16 triliun di 2023, lalu melonjak tajam ke Rp47,26 triliun pada 2024 capaian tertinggi sepanjang sejarah Kepri.
Namun tren positif itu tampaknya belum berlanjut di tahun 2025. Pada Triwulan I 2025 saja, realisasi PMA hanya mencapai US$595,6 juta, atau sekitar Rp9,5 triliun. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga tergolong moderat, yakni hanya Rp3,69 triliun.
Kepri terancam kembali tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain yang tidak memiliki status FTZ, namun mampu menggenjot investasi melalui infrastruktur, pelayanan, dan regulasi yang pro-bisnis.
