Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2026 mencatat Batam menduduki posisi sebagai daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional, tepat di bawah DKI Jakarta. Ledakan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kapasitas penyerapan instan inilah yang membuat persaingan merebut lapangan kerja menjadi teramat ketat bagi warga lokal.
Menanggapi fenomena tersebut, Pemko Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam mengambil tindakan konkret untuk memutus rantai paradoks ini. Dihadiri 300 pimpinan perusahaan dan disaksikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya, Pemko menerbitkan skema keberpihakan (affirmative action).
Lewat skema baru ini:
Kuota Minimal Pekerja Lokal: Sebanyak 30 perusahaan besar di Batam secara resmi berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja baru untuk warga lokal.
Transparansi SIMNAKER: Seluruh proses rekrutmen hingga evaluasi penempatan akan dipantau ketat secara digital melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER guna mencegah pendaftaran non-transparan.
Injeksi Skill Rp40 Miliar: Pemko Batam mengalokasikan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Foreign (IMTA) sebesar Rp40 miliar khusus untuk pelatihan dan pembenahan keterampilan (upskilling) warga tempatan agar mampu bersaing dengan standar industri tinggi.
