“Ketika anggaran sebesar itu hanya untuk sewa kursi dan tenda, publik patut bertanya: untuk siapa DPRD bekerja? Ini bukan hanya pemborosan, tapi juga pengabaian terhadap skala prioritas pembangunan,” kata Herry, Sabtu (12/4).
Dalam kondisi fiskal yang menantang dan meningkatnya kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, anggaran semacam ini menimbulkan kemarahan wajar dari publik.
Apakah Rp 6 miliar sebanding dengan kualitas pelayanan DPRD? Apakah DPRD tidak memiliki aset sendiri untuk digunakan? Mengapa anggaran disalurkan ke hal-hal seremonial dengan nilai fantastis?
Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab terbuka oleh DPRD Kepri dan Pemprov. Transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan, bukan pilihan.
