Sementara itu, Polres Natuna mengklaim telah melakukan pemantauan rutin di 13 SPBU. Kasatreskrim Iptu Richie Putra menyebut potensi penyalahgunaan kerap terjadi di akhir tahun, saat aktivitas melaut menurun sehingga terjadi kelebihan stok.
Namun, kalangan nelayan menilai praktik penyimpangan masih berlangsung. Ketua HNSI Natuna Hendry menyebut penyalahgunaan dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan celah distribusi. “Ini terjadi secara terbuka dan berulang,” katanya.
Ia juga menduga adanya manipulasi rekomendasi yang memungkinkan satu pihak memperoleh lebih dari satu akses pengambilan BBM.
Menurut Hendry, pasokan BBM sebenarnya mencukupi jika tidak terjadi penyimpangan. Ia mendesak aparat segera mengambil tindakan hukum. “Masalah ini sudah lama dilaporkan, tapi belum ada penindakan,” ujarnya.
Persoalan distribusi BBM subsidi di Natuna dinilai bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keadilan bagi nelayan. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
