Dengan pemahaman tersebut, setiap keputusan kepala daerah bisa lebih presisi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Selain memahami situasi di lapangan, Anwar menegaskan bahwa birokrat penghubung ideal harus komunikatif dan solutif.
Ia menolak anggapan bahwa tugas mereka hanya sebatas menyampaikan laporan.
“Mereka tidak boleh berhenti pada menyampaikan masalah. Harus sigap memberi alternatif solusi dan mampu menggerakkan langkah konkret di birokrasi,” tambahnya.
Komunikasi dua arah yang konstruktif juga diperlukan agar instruksi kepala daerah tersampaikan dengan jelas sekaligus membuka ruang dialog dengan ASN maupun masyarakat.
Dalam hal etika, Anwar menyoroti pentingnya integritas tinggi dan loyalitas pada kepentingan publik.
Birokrat penghubung, kata dia, harus tegak lurus pada aturan dan bebas dari kepentingan pribadi atau politik.
“Loyalitas mereka hanya pada rakyat dan amanah jabatan, bukan kepada kelompok atau kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya lagi.
Selain itu, mereka juga harus adaptif terhadap perubahan zaman, visioner dalam melihat tantangan, serta profesional menjaga ritme birokrasi di masa politik yang sensitif seperti menjelang Pilkada.
Anwar menambahkan, figur penghubung yang ideal harus mampu menjaga stabilitas politik dan birokrasi, terutama di masa transisi pemerintahan.
