Gudangberita.co.id, Batam – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan Kepri–Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (27/8/2025).
Aksi yang bertajuk “Indonesia Sold Out” ini sempat memanas ketika aparat menahan massa yang mendesak masuk ke ruang dewan.
Setelah negosiasi, aparat akhirnya membuka pintu dan mahasiswa diperbolehkan menyampaikan aspirasi langsung.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, bukan membuat keributan,” ujar, salah seorang mahasiswa.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa 12 tuntutan, mulai dari persoalan lokal hingga isu nasional.
- Menolak kebijakan investasi di Rempang yang dinilai merugikan masyarakat.
- Mendesak penyelesaian banjir di 105 titik rawan Batam.
- Menyoroti darurat sampah dengan volume 830–1.300 ton per hari.
- Transparansi retribusi dan penataan parkir.
- Penolakan RKUHAP yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
- Mengecam tindakan represif aparat.
- Menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan tepat sasaran.
- Desakan kepastian status guru honorer dan gaji layak.
- Tindakan tegas terhadap mafia pangan.
- Penataan jam operasional truk kontainer/dam truk.
- Hentikan penimbunan lahan di Kampung Tua Tanjung Uma.
- Tolak klaim Batam sebagai Kota Layak Anak jika masih banyak anak terlantar.
Koordinator Wilayah BEM SI, Mulyadi Agus Priawan, menegaskan mahasiswa bosan menunggu tanpa kejelasan.
“Kalau aspirasi diabaikan, aksi berikutnya bisa lebih besar dan lebih masif,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Daerah BEM SI Kepri, Alexander Manurung, menilai arah pembangunan Batam tidak berpihak pada rakyat.
“Batam ini seperti sudah dijual. Pembangunan lebih menguntungkan investor daripada masyarakat,” katanya lantang.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan kritik mahasiswa adalah bagian dari ruang demokrasi.
“Diskusi berjalan sehat. Aspirasi mereka kami dengarkan, bahkan mengingatkan saya pada masa kuliah dulu,” ujarnya.
