Jumlah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Kapal tol laut yang bersandar hanya mampu membawa tujuh reefer container yang harus dibagi antara rute Tarempa dan Natuna, sehingga alokasi untuk masing-masing wilayah menjadi sangat terbatas.
“Kadang tiga kontainer ke Tarempa dan empat ke Natuna, atau sebaliknya. Ini jelas tidak ideal,” katanya.
Raswanto menilai, keterbatasan reefer container berpotensi menghambat pertumbuhan sektor perikanan Natuna yang sangat bergantung pada sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas produk. Jika tidak segera diantisipasi, tol laut dikhawatirkan akan kewalahan seiring meningkatnya volume distribusi barang.
Apalagi, pemerintah saat ini tengah mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih, yang diprediksi akan menambah kebutuhan angkutan logistik dari daerah kepulauan seperti Natuna.
“Ini perlu duduk bersama lagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, distribusi bisa semakin tersendat,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi di tingkat pelaku usaha, SBL Natuna berencana menambah kapasitas angkutan dengan menginvestasikan dua unit truk Fuso FE 84 berkapasitas 10 hingga 12 ton. Armada tersebut akan dioperasikan melalui kapal Roro dengan tujuan Batam dan Sintete, guna memperkuat layanan logistik dari Natuna.
