Ironisnya, disparitas harga tersebut terjadi di tengah klaim stok bahan pokok yang aman. Data ketersediaan mencatat, stok beras Bulog di Gudang Ranai dan Sedanau mencapai lebih dari 1.000 ton.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya terhadap efektivitas kebijakan tol laut. Subsidi angkutan laut yang mencapai 63 persen semestinya mampu menurunkan harga secara signifikan di tingkat konsumen. Namun realitas di lapangan menunjukkan, subsidi tersebut belum sepenuhnya mengalir hingga harga eceran.
Kepala Cabang PT Sarana Bandar Logistik (SBL) Natuna, Raswanto, mengakui bahwa program tol laut telah berkontribusi terhadap kelancaran pasokan logistik. Namun dampaknya terhadap penurunan harga pangan dinilai belum signifikan.
“Pemerintah sudah mensubsidi biaya transportasi laut melalui skema PSO sampai 63 persen. Secara logistik memang terbantu, tapi disparitas harga di lapangan masih terlihat,” kata Raswanto, kemarin.
SBL merupakan unit usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bergerak di bidang jasa transportasi logistik, termasuk distribusi muatan tol laut.
Menurut Raswanto, persoalan harga di daerah menjadi ranah intervensi pemerintah daerah, khususnya melalui dinas teknis seperti Disperindag. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap komoditas yang diangkut menggunakan kapal tol laut.
