Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan kebijakan yang pro-rakyat. Jika BP Batam mampu menghadirkan keadilan, kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan semakin kuat.
Selain persoalan UWT, tim Law Enforcement Office Andry Yansen P. Manalu & Associates juga tengah menghimpun keluhan warga lainnya yang mendesak. Mulai dari krisis air bersih, persoalan sampah, perizinan nelayan, hingga pajak pengiriman barang keluar Batam.
“Semua aspirasi kami tampung. Kami sedang memetakan isu mana yang menjadi prioritas untuk dicarikan solusi bersama para pemangku kebijakan,” pungkasnya.
