Raffi mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 terkait aktivitas komersial dan endorsement setelah menjabat.
Meski saat itu dinyatakan tidak melanggar aturan formal, Raffi menyadari standar sebagai pejabat publik menuntut pertimbangan etika dan kepatutan yang jauh lebih ketat.
Menutup pernyataannya, Raffi mengapresiasi kritik masyarakat sebagai bagian dari kontrol demokrasi dan berjanji akan jauh lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan komersial ke depan.
“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” tandasnya.













