“Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkap Raffi.
Ia menjamin pengumpulan dana kemanusiaan tersebut tidak sedikit pun memotong hak kru, pekerja lapangan, maupun pelaku UMKM lokal yang terlibat dalam proses produksi konten.
Rencananya, dana Rp15 miliar itu akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur darurat seperti bendungan, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga bantuan lain sesuai kondisi di lapangan, dengan peluang perluasan ke daerah terdampak lainnya.
Buka Pintu Audit BPKP dan BPK
Di samping pengalihan dana tersebut, Raffi menyatakan kesiapan penuh jika lembaga pengawas negara ingin memeriksa transparansi kontrak kerja sama RANS dengan kementerian.
Ia mempersilakan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit sesuai kewenangan masing-masing.
Raffi juga meluruskan bahwa sorotan kontrak dari ICW sebenarnya terbagi dalam dua periode berbeda:
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud): Kerja sama berlangsung sebelum dirinya dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Kerja sama baru berjalan setelah ia resmi menjabat sebagai pejabat publik.













