Sebagai solusi, asosiasi mengusulkan agar Pemko Batam tidak serta-merta “menggaramkan laut” dengan menghapus total billboard konvensional.
Mereka mendorong penerapan komposisi berimbang antara videotron digital dan billboard, misalnya dengan rasio 60:40, 70:30, atau 75:25 seperti yang diterapkan di DKI Jakarta.
“Segmen harga videotron dan billboard sangat jauh, bak langit dan bumi. Billboard masih bisa dijangkau UMKM. Jangan sampai billboard sama sekali dihilangkan. Penataan boleh, tapi jangan mematikan satu jenis usaha,” tambah Yudiyanto.
Ketidakpastian regulasi ini ibarat hubungan gantung yang memicu kerugian di banyak pihak. Dari sisi penerimaan daerah, pajak reklame yang dulunya mampu menyumbangkan puluhan miliar rupiah per tahun kini menguap begitu saja.
Efek dominonya pun merembet langsung ke dapur para pekerja lokal. Di belakang satu papan reklame yang berdiri, ada nasib tukang las konstruksi, teknisi jaringan, desainer grafis, hingga tim operasional lapangan yang menggantungkan hidup.
“Kalau Pemko Batam mau jujur, silakan dibandingkan berapa PAD dari pajak reklame sebelum billboard dan videotron ditumbangkan dengan kondisi sekarang. Berapa potensi pendapatan yang hilang?” sentilnya.
