Selain mempersoalkan distribusi, Riky juga mendorong perubahan pendekatan perencanaan program yang selama ini dinilai terlalu top-down. Ia menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan.
“Pemerintah pusat perlu mendengar suara dari bawah. Kebutuhan masyarakat tidak bisa disamaratakan. Kearifan lokal dan kondisi geografis unik harus jadi pertimbangan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan inklusif dan adil adalah prinsip utama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah. Dalam rapat internal dan buka puasa bersama jajaran Kementerian PUPR di Jakarta (3/3), Menteri Ara menyatakan bahwa pemerintah tengah menyusun strategi pendanaan dan pengadaan lahan yang lebih merata.
“Kita harus pastikan bantuan perumahan tepat sasaran, adil, dan menyentuh semua lapisan masyarakat—termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar,” ujar Menteri Ara.
Masyarakat Natuna dan pulau-pulau perbatasan kini menanti langkah konkret dari pemerintah. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton dari program ambisius ini, tetapi ingin menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
