Tantangan besarnya jelas: Bagaimana membuat budaya Melayu tetap “menyala” dan relevan bagi Generasi Z yang jemarinya lebih akrab dengan layar gawai daripada lembar gurindam? Maka, melestarikan saja tidak cukup. Dewan ini memikul mandat untuk mengaktualkan nilai-nilai lama ke dalam ruang digital masa kini.
Gelar “Gubernur Budaya” yang kini melekat pada Ansar Ahmad bukanlah label kosong yang didapat dari baliho. Ia adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang berani menggeser paradigma. Dari sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang kering, menuju pembangunan yang berakar pada identitas.
Dato’ Rida K Liamsi pun menegaskan komitmen serupa: Kebudayaan harus menjadi arus utama (mainstream). Ia harus menjadi kompas nilai yang menuntun arah pembangunan agar Kepri tidak kehilangan “jiwa” saat mengejar kemajuan fisik.
Jalan ke depan dipastikan tidak ringan. Teknologi akan terus mendisrupsi cara kita berinteraksi. Namun, seperti petuah lama di bumi Melayu, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya pada kemampuannya beradaptasi, tetapi pada keteguhannya menjaga jati diri.
Pelantikan ini hanyalah awal. Sebuah ikhtiar akal budi untuk memastikan bahwa masyarakat Kepri masih menggenggam erat “peta bahari” dan “peta baharu”-nya.
