Kantor Imigrasi Kelas II TPI Karimun: Menunjukkan performa positif. Dokumen pendukung sudah lengkap dan fasilitas layanan terbukti memenuhi regulasi yang berlaku.
Kantor Pertanahan (BPN) Karimun: Tim menemukan ketidaksesuaian transparansi. Informasi standar dan syarat pelayanan belum dipajang secara terbuka di ruang tunggu, sehingga menyulitkan masyarakat mengakses kepastian layanan.
Rutan Kelas IIB Karimun: Kedapatan belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur pedoman dan tata cara pengajuan cuti bersyarat bagi warga binaan.
Dinas Sosial Karimun: Ditemukan masalah struktural. Sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah mandek akibat efisiensi anggaran dan penurunan dana fiskal. Fasilitas kantor dinilai masih minim sehingga menghambat kinerja.
Saat ini, Dinsos tengah berupaya mengajukan pembangunan rumah singgah ke Pemprov Kepri di atas lahan hibah Pemkab.
Penentu Rapor Opini 2026
Merespons temuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa seluruh catatan lapangan ini akan menjadi parameter utama dalam penentuan nilai akhir atau Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Instansi yang disorot didorong untuk segera melakukan pembenahan, terutama terkait kewajiban memajang prosedur layanan agar masyarakat terhindar dari kebingungan.
