Data PK21 mencatat 69,1 persen pasangan kohabitasi mengalami konflik ringan seperti tegur sapa, 0,62 persen mengalami konflik serius hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26 persen mengalami konflik berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Risiko juga mengintai anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi. Mereka cenderung lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, serta perkembangan emosional akibat stigma sosial dan ketidakjelasan status hukum.
“Anak bisa mengalami kebingungan identitas dan perasaan tidak diakui karena stigma sosial, bahkan dari lingkungan keluarga sendiri,” jelas Yulinda.
Fenomena kumpul kebo kini tidak hanya dipandang sebagai isu moral, tetapi juga persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Temuan para peneliti menunjukkan perlunya literasi publik yang lebih luas mengenai risiko kohabitasi, sekaligus diskusi kebijakan yang mampu melindungi kelompok paling rentan dalam dinamika relasi modern di Indonesia.
