“Tanggung jawab pemerintah disebutkan UU no 17 2023 adalah penyelenggaraan ketersediaan kesehatan bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan efesien. Jadi negara wajib sediakan layanan kesehatan yan terjangkau. Apa jadinya RSBP Batam ‘Dimayapadakan’,” tuturnya.
Yusril mengkhawatirkan, tarif pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mahal dibanding saat itu. Menurutnya memang sah-sah saja RSBP Batam dikomersialisasikan, namun jika itu dijalankan secara fair. Namun ia meragukan hal itu akan tercapai.
“RS Mayapada kelompok kapitalis swasta yang berorientasi kepada profit oriented (orientasi bisnis). Ini sudah terjadi pada banyak RS swasta. Kita berharap kebijakan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam M Rudi mempertimbangkan secara matang bagaimana kepentingan masyarakat miskin didahulukan kepada kepentingan bisnis,” ucapnya.
BP Batam bantah ‘jual’ RSBP
Sementara itu, pihak BP Batam sendiri menegaskan tidak ‘menjual’ rumah sakit tersebut. Namun hanya sebagai perbaikan manajemen dan tata kelola.
“BP Batam tidak menjual atau melepas Rumah Sakit BP Batam. Kami justru melakukan upaya perbaikan manajemen dan tata kelola administrasi, sehingga dapat mengefisienkan keberadaan Rumah Sakit BP Batam tanpa mengurangi fasilitas pelayanan bagi masyarakat,” terang Kabiro Humas dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dalam keterangan tertulisnya.
