“Komisi II DPRD Batam sudah pernah memanggil Pertamina, dan mereka menyatakan tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Ini murni kebijakan Disperindag,” ujarnya.
Selain penundaan, DPRD Batam mendesak agar kebijakan Fuel Card 5.0 dibatalkan sepenuhnya. Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, menilai program ini tidak efektif.
“Penggunaan Fuel Card saat ini tidak tepat sasaran dan justru merugikan warga. Biaya administrasi sebesar Rp25 ribu per bulan sangat memberatkan, apalagi tanpa payung hukum yang jelas,” kata Aweng, yang juga Sekretaris DPC Gerindra Batam.
Gustian menyebut, meskipun Fuel Card 5.0 mendapat dukungan dari pemerintah pusat, implementasinya akan terus dievaluasi.
“Kami akan terus memperkenalkan inovasi ini secara mendetail agar masyarakat memahami tujuan dari program ini,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan antara Fuel Card dan QR Code MyPertamina akan terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Meski demikian, DPRD Batam tetap berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga kejelasan kebijakan tercapai. Komisi II DPRD Batam berencana memanggil Kadisperindag untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait Fuel Card 5.0.
