“Kami berharap investasi yang masuk itu dapat dirasakan luas oleh masyarakat, khususnya UMKM. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” tambah Mustofa.
Meski mengkritisi arah investasi, Fraksi PKS tetap menyatakan persetujuan agar Ranperda APBD Batam 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. PKS menegaskan kritik yang dilontarkan merupakan bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Sikap Wali Kota Batam
Usai rapat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, enggan menanggapi langsung pernyataan Fraksi PKS. Ia menyebut tanggapan resmi baru akan disampaikan dalam paripurna berikutnya.
“Nanti kami tanggapi saat paripurna selanjutnya. Kalau saya jawab sekarang terlalu dini,” kata Amsakar singkat.
Batam merupakan salah satu kota dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Namun, pemerataan manfaat investasi terhadap masyarakat luas, terutama UMKM dan tenaga kerja lokal, masih menjadi isu krusial yang terus diperdebatkan.
