Padahal, Natuna saat ini masih harus menutupi kekurangan anggaran dari efisiensi dan utang tahun 2024. Namun, Pemkab tetap mengutamakan kepentingan rakyat di tengah keterbatasan fiskal.
Penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri pejabat nasional dan daerah, seperti Dr. Nurdin M.Si selaku Deputi I BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), Hadi Candra selaku Koordinator Staf Khusus Bupati, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kabupaten Natuna.
Sebanyak 83 KPM menerima langsung bantuan di Gedung Pertemuan Kecamatan Serasan, yang berlangsung hangat dan penuh haru.
Kebijakan pengalihan anggaran mobil dinas ini menjadi sorotan positif, mengingat jarang ada kepala daerah yang rela memangkas fasilitas pribadinya demi kebutuhan warga. Ini menjadi preseden baik dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
