Sementara itu, Zainudin, Sekretaris Kelompok Nelayan Desa Sepempang, mengungkapkan bahwa banyak nelayan masih bingung dengan batas wilayah laut Indonesia dan Malaysia Timur.
“Dulu kami bebas memancing di sekitar Tanjung Datuk yang kurang dari 12 mil, tapi sekarang kami khawatir. Informasi soal batas wilayah harus jelas, supaya kami tidak terkena masalah,” ujarnya.
Zainudin juga menambahkan bahwa banyak nelayan Natuna terpaksa masuk ke wilayah Malaysia karena hasil tangkapan di perairan sendiri semakin berkurang akibat maraknya kapal asing yang menggunakan alat tangkap modern.
“Laut kita dipenuhi kapal nelayan Vietnam dan Cina yang pakai pukat tarik. Sementara kami hanya punya pancing ulur. Jika mereka terus dibiarkan, kami mau tidak mau mencari ikan ke wilayah Malaysia,” katanya.
Solusi Pemerintah dan Peran TNI AL
Menanggapi keluhan nelayan, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Wan Mansur, menjelaskan bahwa pengawasan laut bukan wewenang pihaknya, melainkan pemerintah provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
“Kami fokus pada pemberdayaan dan pembinaan nelayan, sedangkan pengawasan dilakukan oleh provinsi melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas),” jelas Mansur.
