“Dukungan hukum yang tepat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih efektif” ujarnya.
Pemkab Natuna menyatakan komitmennya pada prinsip keterbukaan, kepatuhan aturan, serta tata kelola anggaran yang akuntabel. Dengan sinergi yang diperkuat bersama Kejati Kepri, Pemerintah Natuna menargetkan pelaksanaan pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan terlindungi dari celah korupsi.
