harris
BatamOpiniPerspektif

Ancaman Mangkrak Nyata! Ini 4 Risiko Hukum yang Bisa Hentikan Pembangunan Pasar Induk Jodoh

205
×

Ancaman Mangkrak Nyata! Ini 4 Risiko Hukum yang Bisa Hentikan Pembangunan Pasar Induk Jodoh

Share this article
Kawasan proyek pembangunan Pasar Induk Jodoh yang terancam terdampak kasus hukum DPO Bareskrim.
Kawasan proyek pembangunan Pasar Induk Jodoh yang terancam terdampak kasus hukum DPO Bareskrim.
banner 468x60

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana aset daerah ini benar-benar produktif dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Menurut Amsakar, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menata sistem perdagangan di Kota Batam. Kehadiran Pasar Induk Jodoh diharapkan menjadi pusat distribusi yang efisien sekaligus penggerak ekonomi baru.

BACA JUGA:  PLN Batam Bergerak Cepat Pulihkan Pemadaman Massal, Fasilitas Publik Jadi Prioritas Utama

Melalui skema KSP tersebut, Pemerintah Kota Batam akan memperoleh manfaat berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan aset daerah. Skema ini dinilai mampu menjaga aset tetap produktif sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, pembangunan pasar induk sedianya juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyediakan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, pedagang tradisional, dan UMKM.

BACA JUGA:  Paparkan Capaian Pembangunan Batam, Amsakar Ajak RT dan RW Bergerak Bersama

“Pasar induk ini kami arahkan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, memberikan ruang bagi pedagang kecil dan UMKM agar dapat tumbuh, berkembang, dan meningkatkan daya saing,” tegasnya saat itu.

Pemerintah Kota Batam juga mendorong terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan kota. Dengan demikian, Batam diharapkan semakin tertata, modern, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

BACA JUGA:  Wajib Antrean Online Dinilai Persulit Pekerja, BALAPI Siap Adukan BPJS Ketenagakerjaan Batam ke Ombudsman