Hendrik menjelaskan bahwa pasir yang diambil warga di tepi jalan adalah dampak dari “cut and fill” atau pemotongan bukit yang seringkali dilakukan secara non-prosedural oleh pengembang besar. Pasir tersebut terbawa hujan dan menyumbat drainase.
“Mereka itu bukan mau kaya, mereka mengambil pasir sedimentasi yang kalau dibiarkan justru bikin banjir. Harusnya pemerintah berterima kasih atau bahkan membayar mereka, bukan malah disebut maling,” kata Hendrik.
Ia menilai pemerintah saat ini hanya mengejar estetika pembangunan—seperti menanam bunga—tanpa memiliki perencanaan matang terkait fungsi ekologi. “Bunga itu hanya soal keindahan, tapi menanam pohon itu bicara fungsi. Sekarang pohon banyak hilang, tata kelola pembangunan di Batam buruk,” semprotnya.
Menanggapi diksi “maling” yang dilontarkan Li Claudia, Hendrik memperingatkan bahwa potensi tindak pidana korupsi justru lebih besar berada di tangan pejabat publik daripada masyarakat kelas bawah.
“Bahasa maling itu sangat kejam. Potensi maling itu justru paling besar ada pada jabatan sebagai Wakil Wali Kota atau Wakil Kepala BP Batam. Sudah jadi rahasia umum berapa banyak pejabat yang terkena OTT sekarang. Jadi, perbaiki dulu public speaking dan fokuslah pada kejahatan lingkungan yang nyata,” tutupnya.
