Gudangberita.co.id, Natuna — Perubahan skema pengelolaan iuran listrik di kawasan wisata kuliner Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna, memicu polemik di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sistem swadaya berbasis musyawarah yang selama tiga tahun terakhir dijalankan Paguyuban Sri Panglima beralih ke tangan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Batu Hitam sejak awal November 2026.
Alih kelola tersebut menuai keluhan dari sejumlah pedagang. Mereka mempersoalkan kenaikan tarif listrik hingga dua kali lipat tanpa musyawarah, hilangnya kebijakan toleransi saat cuaca buruk, hingga dugaan ancaman penertiban menggunakan nama Satpol PP bagi pedagang yang menolak membayar sesuai tarif baru.
Padahal, sehari sebelum penagihan dimulai, Bupati Natuna Cen Sui Lan di Gedung Pusat Pelayanan Terpadu UMKM kawasan NGU menegaskan larangan segala bentuk pungutan yang membebani pelaku usaha kecil.
“Pemkab Natuna akan mendukung dan mempermudah UMKM di Natuna. Tidak ada lagi pungutan listrik dan pungutan lapak yang memberatkan UMKM. Saya tidak mentolerir pungli. Laporkan ke saya kalau ada yang melakukan pungli,” tegas Cen Sui Lan.
Riwayat Sistem Swadaya Paguyuban Sri Panglima














