harris
Natuna

Perubahan Tata Kelola Listrik UMKM Pantai Piwang Picu Polemik, Pedagang Keluhkan Tarif Ganda hingga Ancaman Penertiban

0
×

Perubahan Tata Kelola Listrik UMKM Pantai Piwang Picu Polemik, Pedagang Keluhkan Tarif Ganda hingga Ancaman Penertiban

Share this article
Suasana deretan gerobak pelaku UMKM kuliner di kawasan wisata Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna, di tengah polemik listrik UMKM Pantai Piwang.
Suasana deretan gerobak pelaku UMKM kuliner di kawasan wisata Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna, di tengah polemik listrik UMKM Pantai Piwang.
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Natuna — Perubahan skema pengelolaan iuran listrik di kawasan wisata kuliner Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna, memicu polemik di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sistem swadaya berbasis musyawarah yang selama tiga tahun terakhir dijalankan Paguyuban Sri Panglima beralih ke tangan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Batu Hitam sejak awal November 2026.

BACA JUGA:  Gaji dari Negara Malah Buat Beli Sabu? Kelakuan Oknum ASN Dinas PMD Natuna Terbongkar

Alih kelola tersebut menuai keluhan dari sejumlah pedagang. Mereka mempersoalkan kenaikan tarif listrik hingga dua kali lipat tanpa musyawarah, hilangnya kebijakan toleransi saat cuaca buruk, hingga dugaan ancaman penertiban menggunakan nama Satpol PP bagi pedagang yang menolak membayar sesuai tarif baru.

Padahal, sehari sebelum penagihan dimulai, Bupati Natuna Cen Sui Lan di Gedung Pusat Pelayanan Terpadu UMKM kawasan NGU menegaskan larangan segala bentuk pungutan yang membebani pelaku usaha kecil.

BACA JUGA:  Natuna dan Dilema Laut Indonesia: Mengapa RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Keadilan Fiskal?

“Pemkab Natuna akan mendukung dan mempermudah UMKM di Natuna. Tidak ada lagi pungutan listrik dan pungutan lapak yang memberatkan UMKM. Saya tidak mentolerir pungli. Laporkan ke saya kalau ada yang melakukan pungli,” tegas Cen Sui Lan.

Riwayat Sistem Swadaya Paguyuban Sri Panglima