Ia menyebut besaran tarif ditentukan oleh Lurah Batu Hitam dan mengaku tidak mengetahui status kepemilikan meteran PLN tersebut.
“Saya ini cuma menjalankan instruksi, saya diberi SK Ketua LPMK oleh Pak Lurah Batu Hitam, Pak Lurah yang menentukan tarif listriknya. Awalnya saya sudah sampaikan ke Pak Lurah untuk tabayun dulu dengan pengurus paguyuban pedagang untuk mengetahui duduk masalahnya, tetapi Pak Lurah bilang lanjut saja, kalau mereka melawan kita tutup aja semua,” ungkap Mat Nuh.
Di sisi lain, Lurah Batu Hitam Hamdani memberikan keterangan berbeda saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026) siang. Ia menyatakan telah menghentikan penarikan iuran tersebut sejak pekan lalu.
“Hari Kamis kemarin sudah saya instruksikan ke LPMK untuk tidak melakukan pungutan uang listrik lagi sampai ada pertemuan dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM,” ujar Hamdani dalam pesan singkatnya.
Namun, berdasarkan keterangan pedagang di lapangan, aktivitas penagihan masih berlangsung hingga Selasa malam.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kelurahan Batu Hitam belum merinci pemicu awal maupun dasar regulasi penarikan iuran tersebut.
Upaya konfirmasi kepada pimpinan Satpol PP Kabupaten Natuna dan Dinas Koperasi dan UMKM terkait pencatutan nama instansi serta rencana mediasi juga masih terus dilakukan.














