Berdasarkan penelusuran dan keterangan pengurus Paguyuban Pengayom Pedagang Kaki Lima (PKL) Pantai Piwang—atau Paguyuban Sri Panglima—kawasan tersebut sebelumnya dikelola secara swadaya sejak 2020.
Humas Paguyuban Sri Panglima, Agung E. Hermawan, menjelaskan bahwa organisasi yang menaungi sekitar 30 pelaku UMKM itu dibentuk untuk menata kawasan sekaligus menjadi wadah sosial pedagang.
Dalam keterangannya pada Senin (2/11/2026), Agung memaparkan tiga poin tata kelola yang selama ini diterapkan:
Iuran Sosial Rp25 Ribu per Bulan: Dana kas dikelola untuk kegiatan gotong royong, pertemuan rutin, serta santunan anggota yang sakit, tertimpa musibah, atau menggelar hajatan.
Penataan 50 Lapak: Paguyuban mendapat mandat dari Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Disperindag Natuna untuk menata 50 lapak di atas lahan pemerintah agar tidak terjadi perebutan liar.
Menurut Agung, isu jual beli lapak yang sempat beredar pada Oktober 2026 dipicu ulah segelintir pedagang lama yang menjual gerobak beserta lokasinya secara diam-diam tanpa melapor sementara masih menunggak iuran.
Swadaya Infrastruktur: Sejak 2020 saat kondisi Pantai Piwang masih becek, para pedagang secara mandiri membeli ribuan kubik tanah timbunan, mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi Halal secara kolektif, hingga memfasilitasi bantuan tenda dan gerobak.














