harris
DPRD Batam

Tertib Bukan Berarti Tegang, Perda Baru Batam Cari Titik Temu antara Aturan dan Akal Sehat

11
×

Tertib Bukan Berarti Tegang, Perda Baru Batam Cari Titik Temu antara Aturan dan Akal Sehat

Share this article
Satpol PP memberi tanda bongkar dengan cat pilok di tangga depan salah satu ruko kawasan Greenland
banner 468x60

Gudangberita.co.id, Batam – Penertiban di ruang publik kerap identik dengan ketegangan antara petugas dan warga. Namun, DPRD Kota Batam merancang pendekatan berbeda melalui Ranperda Ketertiban Umum Batam—yang secara lengkap mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Regulasi yang baru saja dirampungkan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) ini diproyeksikan menjadi titik temu antara ketegasan hukum dan pendekatan yang masuk akal serta humanis.

BACA JUGA:  Sinergi Sipil-Militer Kunci Pembangunan, Ketua DPRD Batam Apresiasi Estafet Kepemimpinan Danlanud Hang Nadim

Finalisasi pembahasan sekaligus penandatanganan dokumen penyelesaian digelar pada Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, SH, serta anggota Pansus Yefri dan Sony Christanto, SE., MM.

Ketua Pansus DPRD Kota Batam Anwar Anas memimpin rapat finalisasi Ranperda Ketertiban Umum Batam bersama Bagian Hukum Setdako dan Satpol PP.
Ketua Pansus DPRD Kota Batam Anwar Anas memimpin rapat finalisasi Ranperda Ketertiban Umum Batam bersama Bagian Hukum Setdako dan Satpol PP.

Turut hadir tim hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari Bagian Hukum Setdako Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku leading sector penegakan aturan.

BACA JUGA:  Peringati Hari Pahlawan 2026, Pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam Gelar Tabur Bunga di Tanjung Sengkuang

Anwar Anas mengatakan, rampungnya pembahasan di tingkat Pansus merupakan hasil kerja maraton dan komprehensif bersama perangkat daerah terkait. Substansi regulasi disusun tidak sebatas memenuhi syarat administratif, melainkan menghadirkan kepastian mengenai batas hak, kewajiban, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.