“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.
Pedoman Operasional yang Melindungi Hak Warga
Lebih jauh, Anwar menekankan bahwa aturan baru ini dirancang agar tidak kaku atau sekadar menjadi tumpukan pasal di atas kertas. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang jelas bagi pemerintah daerah sekaligus membangun kesadaran publik bahwa ketenteraman kota merupakan kepentingan bersama.
“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.
Satpol PP Ditekankan Terukur dan Humanis
Sorotan utama Pansus tertuju pada implementasi di lapangan oleh Satpol PP sebagai garda terdepan. Karena bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari, aturan dalam Ranperda Ketertiban Umum Batam ini dirumuskan agar bersifat operasional dan terukur, sehingga penegakan hukum berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.














