“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional, dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tegas Anwar.
Usai penandatanganan dokumen finalisasi, Pansus akan segera melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Anwar optimistis regulasi tersebut segera dijadwalkan dalam rapat paripurna mendatang untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah yang menopang terwujudnya Batam sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.














