harris
BatamKomunitas

Sidang MPL I PGIW Kepulauan Riau Tetapkan Program Strategis 2026, Perkuat Pelayanan Oikumenis dan Kepedulian Sosial

125
×

Sidang MPL I PGIW Kepulauan Riau Tetapkan Program Strategis 2026, Perkuat Pelayanan Oikumenis dan Kepedulian Sosial

Share this article
Ketua Umum PGIW Kepri dan jajaran pengurus foto bersama dengan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Harris Pratamura.
Ketua Umum PGIW Kepri dan jajaran pengurus foto bersama dengan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Harris Pratamura.
banner 468x60

Karena itu saya mengajak seluruh sinode anggota, seluruh warga gereja, dan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung, menjaga, dan membangun PGIW sebagai rumah bersama dalam gerakan oikumenis. Melalui wadah ini kita dipanggil untuk menghadirkan pelayanan yang berdampak, bukan hanya bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan gereja tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. “Kami berharap kemitraan yang telah terbangun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kabupaten dan kota, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta berbagai lembaga keagamaan dapat terus diperkuat.

BACA JUGA:  BP Batam Genjot 19 Proyek Jalan Prioritas, Jalur Mana Saja yang Sudah Tuntas?

Bersama-sama kita menjaga kerukunan hidup beragama, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian di Kepulauan Riau,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGIW Kepulauan Riau, Pdt. Dr. Otniel Harefa, menjelaskan bahwa Sidang MPL merupakan forum organisasi yang dilaksanakan setiap tahun sebagai amanat konstitusi PGIW.

“Sidang Majelis Pekerja Lengkap merupakan agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus merumuskan berbagai program strategis yang akan dilaksanakan PGIW Kepulauan Riau.

BACA JUGA:  Pemko Batam Beri Klarifikasi Foto Wali Kota Bersama Yuwanky: Diambil Saat MoU Pasar Induk Jodoh Maret 2026

Fokus pelayanan kami mencakup penguatan gerakan oikumenis, pelayanan kemanusiaan, keadilan bagi ciptaan, serta penguatan kerukunan hidup beragama di Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya. Menurutnya, tantangan pelayanan gereja saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.