Menurut Jarmin, pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas dan pemekaran kabupaten akan membawa dampak signifikan terhadap kemajuan daerah, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, Natuna dan Anambas hanya menerima pembagian dana bagi hasil (DBH) migas secara prorata, yang dinilai kurang adil. Dengan status sebagai provinsi penghasil migas, Natuna Anambas akan mendapatkan porsi lebih besar dari pendapatan tersebut.
Selain itu, pemekaran ini diyakini akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi strategis Natuna dan Anambas dalam peta ekonomi nasional.
Jarmin mengungkapkan bahwa sebelumnya rencana pemekaran Kabupaten Natuna Selatan dan Natuna Barat sudah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres). Namun, prosesnya sempat tertunda akibat moratorium pemekaran daerah. Kini, dengan berakhirnya moratorium, peluang tersebut kembali terbuka lebar.
“Provinsi Khusus Natuna Anambas akan menjadi provinsi penghasil migas. Pembangunan akan jauh lebih pesat dari sekarang. Lapangan pekerjaan akan bertambah. Perjuangan ini tinggal selangkah lagi, semua dukungan sudah terpenuhi, kajian pun telah selesai,” tegasnya.
