Tanpa adanya intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, Ansar khawatir kekayaan alam Natuna hanya akan menjadi kebanggaan statistik di Jakarta tanpa mengubah nasib warga lokal.
“Kita butuh kebijakan yang mampu memperkuat efek turunan ekonomi,” tambahnya.
Menyadari adanya kesenjangan antara angka pertumbuhan dan realita lapangan, Pemerintah Provinsi Kepri mulai mendorong langkah konkret. Salah satunya adalah upaya mengonversi “angka 17 persen” tersebut menjadi manfaat nyata bagi rakyat melalui penyediaan hunian.
Pemprov Kepri kini tengah mendorong penyediaan lahan sebagai stimulus pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur seperti PPPK yang selama ini kesulitan memiliki rumah pribadi.
Dengan menggandeng perbankan Himbara melalui skema cicilan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi diharapkan mewujud dalam bentuk aset properti yang bisa dimiliki rakyat.
“Pemerintah daerah akan siapkan lahannya, perbankan siapkan pembiayaannya. Ini solusi konkret agar rakyat punya rumah,” jelas Ansar.
Lebih jauh, Gubernur Ansar juga menegaskan posisinya dalam memperjuangkan skema bagi hasil yang lebih adil dari Pemerintah Pusat. Bersama provinsi penghasil lainnya, Kepri mendesak agar sektor strategis seperti PNBP perikanan, pertambangan bauksit, hingga pemanfaatan wilayah laut memberikan porsi lebih besar bagi fiskal daerah.
