“Dua regulasi ini menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat otonomi daerah. Ini sekaligus menjadi semangat reformasi birokrasi di Batam,” tambah Amsakar.
Pemko dan BP Batam tidak hanya berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi juga langsung menyusun strategi implementasi di lapangan. Sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:
- Pembentukan Tim Percepatan Implementasi PP 28/2025 dan PP 25/2000
- Penyusunan Peraturan Kepala (Perka) yang menjadi acuan operasional teknis
- Pemetaan ulang tenaga teknis untuk memperkuat pelaksanaan perizinan dan layanan
- Penyusunan regulasi turunan yang fokus pada penyederhanaan prosedur layanan publik dan perizinan
Tim hukum dari kedua institusi juga telah diminta segera menyusun regulasi pendukung yang mempercepat proses layanan dan menjadikan Batam kota yang ramah investasi dan inovatif secara birokrasi.
Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menegaskan urgensi dari pembentukan tim percepatan dan pentingnya kejelasan struktur serta tanggung jawab kerja.
“Jangan tunggu-tunggu. Kita harus tahu siapa kerjakan apa, jenis izin mana yang jadi prioritas, dan kapan targetnya selesai. Semua harus jelas dari awal,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari visi jangka panjang menjadikan Batam sebagai kota digital dan pusat ekonomi baru yang bukan hanya unggul dalam sektor industri dan pariwisata, tapi juga dikenal sebagai model reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Yang utama sekarang adalah kerja nyata. Kita pastikan Batam bisa menjadi contoh nasional dalam pelayanan publik dan percepatan investasi,” tutup Amsakar.
