“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.
Sebelum SK Gubernur diterbitkan, Dewan Pengupahan menggelar rapat pleno di Kota Batam pada 19 November 2026. Rapat tersebut berlangsung alot dan sempat beberapa kali diskors akibat perbedaan tajam antara usulan buruh dan pengusaha:
Usulan Serikat Pekerja: Mendorong penggunaan indeks alfa maksimal sebesar 1,0 dengan mengacu pada tingginya angka KHL Provinsi Kepri versi BPS sebesar Rp5.977.587.
Usulan Pengusaha: Mengajukan indeks alfa sebesar 0,5 dengan alasan kondisi perekonomian dan dunia usaha masih dibayangi dinamika serta tekanan global.
Setelah menyerap masukan dari unsur pemerintah dan akademisi, kedua belah pihak akhirnya bersepakat mengambil jalan tengah di angka indeks alfa 0,75 sebagai dasar rekomendasi kepada Gubernur.
Mengacu Formula UU Nomor 27 Tahun 2026
Diky memaparkan, penetapan upah minimum tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.














