“Ini bukan soal menaikkan tarif semata, tetapi bagaimana menjamin keberlangsungan sistem kelistrikan yang andal dan adil,” tegas Jisman.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat kecil, tetapi tetap menciptakan margin sehat bagi penyedia layanan.
Apresiasi datang dari Kepala Ombudsman Kepri, Lagat P. Siadari, yang menilai langkah PLN Batam sebagai bentuk tanggung jawab kolektif menjaga kualitas layanan.
“Penyesuaian tarif ini langkah realistis. Kita harus melihatnya sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi,” katanya.
Diskusi publik ini juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Kota Batam, Bapenda Kota Batam, PT PLN (Persero), serta tokoh dan pelanggan dari berbagai sektor yang mengikuti secara langsung maupun daring.
PLN Batam menegaskan bahwa keberhasilan menjaga sistem kelistrikan tidak hanya berada di tangan penyedia layanan, tapi juga butuh dukungan aktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini bukan hanya forum diskusi formal. Ini cermin semangat kolaborasi agar kita saling memahami dan saling mendukung,” tutur Kwin Fo.
“Dengan manajemen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, Batam bisa menjadi contoh pengelolaan energi yang tangguh dan efisien.”
