Pembangunan nasional maupun daerah, menurutnya, harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan persatuan. Regulasi yang timpang atau mengabaikan hak-hak dasar masyarakat dinilai bertentangan dengan esensi dasar negara. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila dituntut hadir dalam setiap tindakan nyata birokrasi, bukan sekadar retorika di mimbar upacara.
Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi, Li Claudia juga menyoroti tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari hantaman disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Di tengah ancaman fragmentasi global tersebut, Pancasila diposisikan sebagai jangkar moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Nilai pemersatu ini dianggap relevan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga stabilitas di wilayah strategis seperti Batam, yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan ratusan kelompok etnis.
“Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” sebutnya.
